Konsultan Lingkungan Hidup di Medan

Persetujuan Lingkungan dalam Penilaian PROPER: Apa yang Perlu Dipastikan Perusahaan?

Persetujuan Lingkungan dalam PROPER bukan hanya soal memiliki dokumen. Perusahaan perlu memastikan keputusan, dokumen lingkungan, laporan pelaksanaan dan TTE tersedia serta dapat ditelusuri.

ENSINDO

9/4/20264 min read

ENSINDO PROPER Knowledge Series #06

Persetujuan Lingkungan sering dianggap sebagai dokumen yang selesai urusannya setelah diterbitkan.

Dokumennya ada, disimpan di folder perusahaan, lalu perhatian berpindah ke kegiatan operasional sehari-hari.

Dalam penilaian PROPER, pendekatannya tidak sesederhana itu.

Permen LH/BPLH Nomor 7 Tahun 2025 menempatkan Persetujuan Lingkungan sebagai salah satu aspek ketaatan yang dinilai, dan secara khusus melihat empat hal: keputusan Persetujuan Lingkungan, dokumen lingkungan, laporan pelaksanaannya, serta Tanda Terima Elektronik atau TTE.

Jadi pertanyaannya bukan hanya:

“Apakah Persetujuan Lingkungan perusahaan ada?”

Tetapi juga:

“Apakah dokumen dasarnya tersedia, kewajibannya telah dilaporkan, dan bukti penyampaian laporannya lengkap?”

Empat hal yang diperiksa dalam Persetujuan Lingkungan

Lampiran I Permen 7 Tahun 2025 membuat struktur penilaiannya cukup sederhana.

Yang diperiksa:

  • Keputusan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan

  • Dokumen Lingkungan

  • Laporan Pelaksanaan

  • TTE

Yang perlu tersedia:

  • Surat keputusan yang dimiliki dan disampaikan

  • AMDAL, UKL-UPL, SPPL, atau dokumen lingkungan yang menjadi dasarnya

  • Laporan pelaksanaan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan

  • Tanda Terima Elektronik sesuai periode pelaporan

Keempat komponen tersebut juga muncul secara khusus dalam format hasil penilaian PROPER. Mari kita lihat satu per satu.

1. Keputusan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan

Hal pertama yang dilihat adalah apakah perusahaan memiliki dan menyampaikan keputusan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan.

Ini penting karena Permen membedakan dua kondisi:

  • Dokumen dimiliki dan disampaikan
    → memenuhi kriteria Biru pada butir ini.

  • Dokumen dimiliki tetapi tidak disampaikan
    → masuk kriteria Merah pada butir ini.

Sedangkan apabila perusahaan tidak memiliki keputusan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan, Lampiran I memasukkannya dalam kriteria Hitam pada butir tersebut.

Ada satu pelajaran sederhana di sini:

Memiliki dokumen dan menyampaikan dokumen adalah dua hal yang berbeda.

Jangan sampai perusahaan merasa sudah aman karena file SK-nya tersedia di internal, sementara dokumen tersebut tidak tersedia dalam proses penilaian sebagaimana dipersyaratkan.

2. Dokumen lingkungan yang menjadi dasarnya

Persetujuan Lingkungan tidak berdiri sendiri. Di belakangnya terdapat dokumen lingkungan yang menjadi dasar penerbitannya, misalnya:

  • AMDAL;

  • UKL-UPL; atau

  • SPPL sesuai konteks dokumen perusahaan.

Lampiran I meminta salinan dokumen lingkungan yang menjadi dasar penerbitan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan.

Kriterianya juga membedakan antara:

  • memiliki dan menyampaikan Dokumen Lingkungan,

  • tidak menyampaikan, dan

  • tidak memiliki Dokumen Lingkungan.

Tidak menyampaikan masuk kriteria Merah, sedangkan tidak memiliki Dokumen Lingkungan masuk kriteria Hitam pada aspek tersebut.

Karena itu, dalam internal review perusahaan jangan hanya mencari:

“SK Persetujuan Lingkungannya mana?”

Cari juga:

“Dokumen lingkungan yang menjadi dasar SK tersebut ada di mana?”

Keduanya harus mudah ditelusuri.

3. Laporan pelaksanaan Persetujuan Lingkungan

Ini bagian yang mulai menghubungkan dokumen dengan pelaksanaan.

Lampiran I meminta laporan pelaksanaan Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan berupa laporan:

RKL-RPL / UKL-UPL / SPPL, sesuai dokumen yang berlaku.

Artinya, Persetujuan Lingkungan bukan sekadar dokumen legal yang disimpan.

Di dalamnya terdapat kewajiban pengelolaan dan pemantauan yang harus dijalankan serta dilaporkan.

Kriteria PROPER menyebut:

  • laporan disampaikan → kriteria Biru;

  • laporan tidak disampaikan → kriteria Merah.

Jadi perusahaan perlu memastikan periode pelaporannya tidak terputus. Misalnya jika laporan diwajibkan untuk beberapa semester dalam periode penilaian, jangan hanya memeriksa apakah perusahaan pernah membuat laporan.

Periksa:

Apakah seluruh periode yang seharusnya dilaporkan sudah tersedia?

Ini terdengar sederhana, tetapi justru pemeriksaan per periode seperti ini yang sering menemukan kekosongan.

4. Tanda Terima Elektronik atau TTE

Setelah laporan disampaikan, ada satu bukti lagi yang jangan dilupakan:

Tanda Terima Elektronik (TTE).

Lampiran I mensyaratkan TTE sebagai bagian dari dokumen Persetujuan Lingkungan, dan kriterianya meminta TTE sesuai dengan periode pelaporan.

Jadi jangan hanya punya folder:

“TTE SIMPEL.”

Periksa satu per satu:

Laporan Semester I
→ ada TTE Semester I?

Laporan Semester II
→ ada TTE Semester II?

dan seterusnya sesuai periode yang dipersyaratkan.

Permen bahkan memberikan contoh dalam format hasil penilaian bahwa keterangan ketaatan terhadap TTE dapat menunjukkan TTE untuk semester dan tahun yang bersangkutan.

Ada satu hal yang menurut ENSINDO penting dibedakan:

TTE membuktikan bahwa laporan telah disampaikan. TTE bukan pengganti pemeriksaan isi laporan itu sendiri.

Jadi keduanya tetap harus disimpan:

laporannya dan bukti penyampaiannya.

Jangan melihat empat dokumen ini sebagai file yang terpisah

Ini bagian praktis yang paling penting.

Sering kali perusahaan sebenarnya mempunyai semua dokumen, tetapi lokasinya tersebar.

  • SK ada di Legal.

  • AMDAL ada di HSE.

  • Laporan semester ada di laptop PIC lama.

  • TTE ada di email atau akun SIMPEL.

Ketika diperlukan, baru semuanya dicari satu per satu.

Sebagai perusahaan konsultan lingkungan hidup, ENSINDO lebih menyarankan perusahaan melihat keempat komponen tersebut sebagai satu rangkaian dokumen yang harus dapat ditelusuri:

Persetujuan Lingkungan

↓

Dokumen Lingkungan

↓

Pelaksanaan & Laporan

↓

TTE

Kalau satu rantai terputus, perusahaan perlu mengetahui alasannya sebelum masuk periode evaluasi.

Apakah dokumen lingkungan masih menggambarkan kegiatan yang berjalan?

Ini pertanyaan berikutnya yang sebaiknya dilakukan dalam internal review, meskipun jangan dicampur dengan empat kriteria administratif di atas.

Perusahaan berubah dari waktu ke waktu.

Bisa terjadi:

  • kapasitas produksi berubah;

  • proses produksi bertambah;

  • fasilitas baru dibangun;

  • sumber air limbah berubah;

  • sumber emisi bertambah;

  • sistem pengelolaan limbah berubah; atau

  • kegiatan pendukung berkembang.

Karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa:

dokumen lingkungan yang dimiliki masih sesuai dengan kondisi kegiatan yang berjalan saat ini, dan kewajiban yang tercantum di dalamnya benar-benar telah dilaksanakan serta dilaporkan.

Bahasa sederhananya:

Apa yang tertulis di dokumen jangan sampai bercerita tentang perusahaan yang sudah berbeda dengan kondisi sekarang.

Apabila memang terdapat perubahan kegiatan, perusahaan perlu mengecek lebih lanjut konsekuensinya berdasarkan ketentuan lingkungan yang berlaku.

Contoh sederhana

Misalnya dokumen lingkungan perusahaan menggambarkan:

  • kapasitas produksi tertentu;

  • tiga sumber air limbah;

  • empat sumber emisi;

  • satu lokasi penyimpanan Limbah B3.

Beberapa tahun kemudian kondisi aktual berubah:

  • kapasitas meningkat;

  • ada proses produksi tambahan;

  • sumber emisi bertambah; dan

  • fasilitas pengelolaan berubah.

Nah, internal review seharusnya tidak berhenti pada:

“Persetujuan Lingkungannya ada.”

Pertanyaan berikutnya:

“Apakah perubahan tersebut sudah tercermin dalam dokumen dan kewajiban lingkungan perusahaan?”

Di sinilah review Persetujuan Lingkungan mulai memberikan nilai nyata.

Lima pertanyaan yang sebaiknya dijawab perusahaan

Sebelum menutup pemeriksaan Persetujuan Lingkungan, coba jawab lima pertanyaan ini.

  1. Apakah keputusan Persetujuan Lingkungan tersedia dan dapat ditemukan dengan cepat?

  2. Apakah dokumen lingkungan yang menjadi dasar penerbitannya tersedia lengkap?

  3. Apakah seluruh laporan pelaksanaan pada periode yang diwajibkan sudah dibuat dan disampaikan?

  4. Apakah setiap periode pelaporan memiliki TTE yang sesuai?

  5. Apakah kegiatan perusahaan saat ini masih konsisten dengan dokumen dan kewajiban lingkungan yang dimiliki?

Kalau salah satu jawabannya masih:

“Sepertinya ada.” atau “Nanti kita cari.” berarti bagian tersebut masih perlu dibereskan.

Kesimpulan

Pada aspek Persetujuan Lingkungan, Permen LH/BPLH Nomor 7 Tahun 2025 sebenarnya memberikan struktur pemeriksaan yang cukup jelas:

Keputusan Persetujuan Lingkungan → Dokumen Lingkungan → Laporan Pelaksanaan → TTE.

Yang perlu dijaga perusahaan bukan hanya keberadaan file.

Yang lebih penting adalah kelengkapan, keterlacakan, periode pelaporan, dan hubungan antara dokumen dengan kegiatan yang benar-benar berjalan.

Karena itu, Persetujuan Lingkungan sebaiknya tidak diperlakukan sebagai dokumen yang selesai setelah diterbitkan.

Ia menjadi dasar yang terus mengikuti kegiatan perusahaan.

Tentang ENSINDO PROPER Knowledge Series

Artikel ini merupakan bagian dari ENSINDO PROPER Knowledge Series, seri pembahasan praktis mengenai kriteria PROPER berdasarkan Permen LH/BPLH Nomor 7 Tahun 2025.

ENSINDO merupakan perusahaan konsultan lingkungan hidup yang membantu perusahaan melakukan review Persetujuan Lingkungan, pemetaan kewajiban, pemeriksaan evidence, pengelolaan SIMPEL, serta pendampingan kesiapan PROPER berdasarkan kondisi aktual perusahaan.

Better Visibility. Better Decisions. Better Compliance.

PT Envitama Solusi Indonesia

(ENSINDO)

The Environmental Compliance Execution Company

Address:

Taman Setiabudi Indah 2 Blok 2 No. 22, Medan Sunggal. Medan, Sumatera Utara

Email:

solusiensindo@ensindo.com

WA:

6281367769795

© 2026 PT Envitama Solusi Indonesia. All rights reserved.